Kabid PNF Kab Bogor Tekan ATS,RLS Dan Juga Paud Sebagai Pondasi Pra Sekolah

CIBINONG – Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menggandeng semua pihak untuk terlibat menuntaskan angka anak tidak sekolah (ATS) di Bumi Tegar Beriman

Hal itu terlihat saat Pemkab Bogor bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemenag), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Agama dan OPD lainnya di Kabupaten Bogor menggelar rapat penanganan ATS di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, pada Kamis (20/8/2026).

Diketahui, per-Juli 2026 jumlah ats di Kabupaten Bogor mencapai 58.000 anak, yang sebelumnya dari angka 68.000 ats.

“Hari ini kegiatan kita melakukan sinkronisasi perpaduan dengan Mendikdasmen, kpai, pemerintah kabupaten bogor, kemenag, dan opd yang ada di kabupaten bogor, yang pertama dalam menangani anak tidak sekolah,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor kepada Pakar, pada Kamis (20/8/2026).

Ia menargetkan, jumlah angka anak tidak sekolah turun menjadi 30 ribu, yang sebelumnya saat ini 58 ribu kasus.

“Kita sudah banyak intervensi yang sudah dilakukan oleh kita, bahkan tahun kemarin mencapai 68 ribu, dan sekarang menjadi 58 ribu, artinya kurang 10 ribuan yang berkurang. Dan target ats kita turun menjadi 58 ribu,” ucapnya.

Ia juga mengajak kepada semua pihak untuk terlibat melakukan penanganan angka ats di Kabupaten Bogor.

“Makanya perlu ada peran untuk semua formal dan kesetaraan pkbm dan kemenag juga perlu ada ikut serta. Bahkan kita juga mengajak semua pihak, termasuk hingga tingkat lurah, rt/rw, karena masalah pendidikan bukan hanya di dinas pendidikan tetapi semua pihak,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Siswanto mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan intervensi pada anak tidak sekolah.

“Kaitan dengan ATS yaitu temukan siswanya, introvensi, lalu kembalikan ke sekolah dan pastikan anak tersebut tetap bertahan di sekolah tersebut. Dan kita harap jumlah anak tidak sekolah terus berkurang dengan melihatkan semua pihak,” ucapnya.

Tak hanya itu, ia juga berharap jumlah anak tidak sekolah menurun di kabupaten Bogor, sehingga dapat memberikan dampak pada peningkatan angka rata rata lama sekolah.

“Pendidikan merupakan hak dasar bagi anak, maka dari itu kita terus berupaya dalam penanganan ats di kabupaten bogor. Dan itu juga dapat memberikan dampak peningkatan angka RLS di kabupaten Bogor,” tukasnya.